Boven Digoel — Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel mengadakan rapat koordinasi terkait kesiapan pengelolaan lintas batas negara Republik Indonesia melalui PLBN Yetetkun dengan wilayah Butmabin, Papua Nugini. Kamis (24/09/2026).
Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari tindak lanjut rencana kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini, khususnya terkait rencana pembukaan akses dari wilayah Butmabin menuju PLBN Yetetkun. Selain itu, juga dibahas rencana kerja sama penyaluran bahan bakar minyak atau BBM dari Indonesia melalui Yetetkun untuk kebutuhan di wilayah Butmabin, Papua Nugini.
Dalam kesempatan tersebut, Seremoni Gubernur Papua Selatan disampaikan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan, Drs. Agustinus. Atas nama Gubernur Papua Selatan, beliau menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP yang telah hadir langsung di PLBN Yetetkun, Kabupaten Boven Digoel.
Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat di kawasan perbatasan menunjukkan perhatian serius terhadap berbagai permasalahan yang masih dihadapi di wilayah PLBN.
Ia menegaskan, keberadaan PLBN tidak hanya berkaitan dengan aspek lintas batas negara, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan perbatasan.
Di sekitar PLBN Yetetkun terdapat masyarakat dan sejumlah kampung yang membutuhkan perhatian, sehingga pembangunan kawasan perbatasan diharapkan dapat membuka kesempatan bagi masyarakat setempat untuk meningkatkan aktivitas dan perekonomian mereka.
PLBN, selanjutnya, merupakan salah satu gambaran Indonesia sekaligus menjadi teras negara. Oleh karena itu, masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan harus dapat merasakan manfaat pembangunan dan hidup dengan nyaman di wilayah tersebut.
Pembangunan infrastruktur perbatasan juga dinilai perlu berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat di kawasan perbatasan.
Sementara itu, Bupati Boven Digoel, Roni Omba menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kunjungan jajaran BNPP ke Kabupaten Boven Digoel, khususnya ke PLBN Yetetkun.
Bupati menjelaskan bahwa di Provinsi Papua Selatan terdapat dua kabupaten yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Salah satunya adalah Kabupaten Boven Digoel yang memiliki wilayah perbatasan yang cukup panjang, mencakup 7 distrik dan 14 kampung.
Kondisi geografis tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan wilayah perbatasan. Menurut Bupati, masih terdapat jalur-jalur tidak resmi atau yang dikenal masyarakat sebagai jalur tikus yang menghubungkan wilayah Boven Digoel dengan Papua Nugini. Kondisi ini membuat berbagai aktivitas yang tidak diinginkan menjadi sulit dideteksi.
Bupati juga menjelaskan bahwa masyarakat di kawasan perbatasan memiliki hubungan kekerabatan yang sangat erat. Apalagi terdapat keluarga yang memiliki tanah di kedua perbatasan, baik di Indonesia maupun di Papua Nugini.
Oleh karena itu, menurutnya, kondisi sosial dan hubungan kekeluargaan masyarakat perbatasan perlu menjadi perhatian khusus pemerintah pusat dalam menetapkan kebijakan pengelolaan wilayah perbatasan.
Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, lanjut Bupati, melalui sejumlah organisasi perangkat daerah juga telah mengusulkan berbagai program yang diharapkan dapat mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan.
Bupati berharap kehadiran jajaran BNPP dapat melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memberikan perhatian terhadap berbagai usulan dan program yang telah disampaikan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel.
Lebih lanjut, Deputi Bidang Pengelolaan Batas Negara BNPP, Dr. Nurdin, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa kunjungan dan rapat koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan yang telah dibahas dalam rapat di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan terkait rencana kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Papua Nugini.
Salah satu agenda utama adalah rencana pembukaan akses lintas batas dari Butmabin, Papua Nugini, menuju PLBN Yetetkun, sekaligus rencana kerja sama terkait penyaluran BBM melalui Pertamina.
Namun, sebelum mengambil keputusan mengenai dukungan terhadap rencana kerja sama yang ditetapkan, BNPP bersama pihak terkait terlebih dahulu melakukan survei dan asesmen langsung di lapangan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.
Dr. Nurdin menegaskan bahwa rencana kerja sama ini bukan merupakan pekerjaan kecil dan memerlukan persiapan yang matang. Oleh karena itu, seluruh aspek teknis maupun kebutuhan di lapangan perlu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya bersama tim teknis dari masing-masing pihak.
Dengan adanya pengawasan dan asesmen langsung, diharapkan rencana pembukaan akses Butmabin–Yetetkun serta kerja sama penyaluran BBM dapat dikaji secara menyeluruh sebelum masuk pada tahapan pelaksanaan.
Rapat koordinasi ini sekaligus menjadi momentum untuk memastikan bahwa pengelolaan perbatasan tidak hanya berorientasi pada hubungan antarnegara, tetapi juga memperhatikan kondisi masyarakat yang hidup dan beraktivitas di kawasan perbatasan.
Melalui koordinasi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, serta pihak terkait lainnya, kawasan PLBN Yetetkun diharapkan dapat berkembang sebagai pintu lintas batas yang tertata, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.
